BPJS Kesehatan Didorong Perkuat Peran dan Manfaat
JAKARTA - Peringatan ulang tahun ke-57 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi sorotan berbagai pihak, terutama dari kalangan pemerintah. Di tengah tuntutan pelayanan yang terus meningkat, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan seruan agar BPJS Kesehatan tidak hanya merayakan usia, tetapi juga melakukan refleksi atas capaian dan tantangan yang masih dihadapi.
Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menekankan pentingnya peningkatan mutu serta manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan. Menurutnya, keberadaan BPJS Kesehatan harus menjadi solusi konkret bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.
"Semakin mudah dan luas akses pelayanan kesehatan, semakin ringan beban biaya berobat masyarakat," ujarnya melalui akun X resminya.
Baca Juga
Cak Imin juga menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan sosial ekonomi nasional. Dalam pandangannya, keberadaan program JKN menjadi instrumen penting dalam memperkecil kesenjangan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat yang beragam latar belakang ekonomi.
Karena itulah, ia mendorong agar ke depan manfaat JKN diperluas dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, termasuk yang selama ini belum tersentuh layanan kesehatan memadai.
Tak hanya itu, digitalisasi yang tengah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan turut mendapat apresiasi dari mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut. Ia menyebut sejumlah inovasi digital seperti Performance Room, Human AI, hingga layanan Telemedicine sebagai langkah konkret yang mempercepat transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi.
“JKN sebagai instrumen perlindungan sosial ekonomi bagi kelompok rentan dan miskin harus terus meningkatkan mutu dan memperluas manfaat,” ungkap Cak Imin.
Dalam konteks tersebut, digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang kemudahan akses dan keadilan pelayanan. Ia melihat bahwa teknologi bisa menjadi jembatan antara fasilitas kesehatan dan masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini mengalami kesenjangan layanan.
Momentum ulang tahun ke-57 ini, menurut Cak Imin, semestinya tidak sekadar menjadi seremoni. Ia menginginkan momen ini menjadi titik refleksi sekaligus akselerasi bagi BPJS Kesehatan dalam memperkuat posisinya sebagai lembaga yang melayani kebutuhan dasar rakyat.
Ia menyatakan harapannya agar ke depan BPJS Kesehatan terus memperkuat inovasi serta menegaskan kembali komitmen terhadap penyediaan sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Berbagai catatan yang disampaikan Muhaimin juga tidak lepas dari kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya hambatan, terutama dalam hal pelayanan publik. Laporan dan keluhan dari masyarakat terkait antrean panjang, pelayanan berbelit, hingga keterbatasan fasilitas masih kerap ditemukan, terutama di rumah sakit pemerintah yang menjadi mitra BPJS.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pihak rumah sakit dengan BPJS dalam proses klaim, yang berujung pada keterlambatan layanan atau bahkan penolakan pasien. Dalam hal ini, keberpihakan pada pasien sebagai peserta aktif BPJS semestinya menjadi prioritas.
Di sisi lain, tantangan pembiayaan juga terus menghantui. Pemerintah diminta menyusun skenario pembiayaan yang lebih matang agar program JKN tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Rencana kenaikan iuran yang sempat muncul pun menjadi perdebatan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Sebagai tokoh politik yang dikenal dekat dengan akar rumput, Cak Imin pun turut bersuara terkait rencana kenaikan tersebut. Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam itu harus dikaji ulang dan mempertimbangkan secara serius dampaknya terhadap daya beli masyarakat miskin dan pekerja informal.
“Kita harus pastikan jangan sampai JKN membebani justru kelompok yang paling membutuhkan,” tegasnya dalam pernyataan terpisah.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa sistem jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan tidak boleh hanya fokus pada target keuangan atau administrasi, melainkan juga harus mempertahankan sisi keberpihakan terhadap kelompok rentan.
Dengan kondisi tersebut, sinergi antara BPJS Kesehatan, rumah sakit mitra, pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan program. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar layanan kesehatan yang menjadi hak seluruh warga negara bisa dijalankan secara optimal.
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Keuangan pun diharapkan dapat duduk bersama merumuskan strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan program JKN tanpa mengorbankan kualitas.
Di tengah arus digitalisasi dan harapan besar publik, tuntutan terhadap reformasi layanan BPJS Kesehatan bukan hanya soal modernisasi sistem, tetapi juga peningkatan sikap melayani dan empati terhadap pasien. Peningkatan mutu layanan kesehatan bukanlah tugas satu lembaga, tetapi kerja kolaboratif semua pihak.
Seiring bertambahnya usia, BPJS Kesehatan diharapkan tidak hanya tumbuh dalam angka dan data, tetapi juga dalam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Rekomendasi
.jpg)
